Sikapi Aksi Mogok Kerja Poltek Sekayu : Yang Mogok Kerja itu adalah mereka yang pada tahun 2019 lalu secara sepihak mengirim surat ke bupati setuju dengan keputusan pemda menutup poltek sekayu selamanya
SEKAYU – Buntut dari aksi demo yang di lakukan oleh manajemen poltek sekayu bersama dengan dengan mahasiswanya yang menuntut pihak yasasan muba sejahtera (YMS) untuk mengundurkan diri,Ahirnya pihak yayasan Muba Sejahtera (YMS) mengadakan jumpa pers bersama awak media di sekertariat yayasan poltek sekayu berikan sikap atas aksi unjuk rasa mahasiswa dan mogok kerja manajemen Politeknik (Poltek) Jum’at (5/8/2022)
Ketua Yayasan Muba Sejahtera, Hairad Sudarso mengatakan, mereka yang melakukan mogok kerja dan mengatasnamakan Poltek Sekayu merupakan mereka juga pada tahun 2019 lalu yang secara bersurat terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) menyatakan setuju atas penutupan Poltek Sekayu.
“Ketika kami pihak Yayasan berusaha supaya Poltek Sekayu ini tidak ditutup, tapi justru mereka berkirim surat ke Bupati bahwa seluruh dosen dan karyawan Poltek Sekayu menyatakan setuju dengan penutupan Poltek Sekayu sehingga praktis dari 2019 hingga kini tidak ada upaya internal untuk sejalan dengan kami Yayasan untuk membangun Poltek”, ungkap Hairad
Selanjutnya Hairad menatakan, pihaknya merasa tersandra dalam menjalankan amanat untuk memandirikan Poltek Sekayu dikarenakan oleh hal-hal tersebut. “Kami YMS ini merasa tersandra. Apa itu, yakni Perda nomor 10 Tahun 2008 tentang Penjaminan Pendirian Poltek Sekayu yang menyebutkan bahwa Politeknik Sekayu adalah milik Pemkab Muba,” ungkap Hairad.
Kenapa, lebih lanjut Hairad, dengan demikian pihaknya tidak punya keleluasaan dalam membangun kemitraan dengan dunia industri dan pihak lain yang ingin membesarkan dan memandirikan Politeknik Sekayu. “Karena nanti kita sudah capek bekerja dan akhirnya diambil lagi oleh Pemda,” tegasnya
Tambah Hairad lagi,terjadinya ketidak sepahaman antara YMS dengan pihak Pemda yang membuat pihaknya merasa tersandra. “Menurut kami, itu karena adik-adik mahasiswa berakhir pada bulan September nanti, idealnya itu masih menjadi tanggung jawab Pemda untuk menggaji karyawan dan Dosen,” tambahnya.
(Mang)
