PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru secara vitual menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Pemanfaatan Bela (Belanja Langsung) Pengadaan dalam rangka pencegahan korupsi pengadaan di selenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, bertempat di Command Center Kantor Gubernur, Jumat (7/5) pagi.
Dalam Rakor yang dipimpin Ketua KPK RI, Firli Bahuri tersebut juga dihadiri Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto, para Gubernur dan lembaga terkait lainnya.
Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto menjelaskan program Belanja Langsung (Bela) pengadaan merupakan program untuk mendukung UMK Go Digital melalui proses belanja langsung K/L/PD kepada UMK yang tergabung dalam marketplace.
“Tujuannya mendorong UMK Go Digital dengan bergabung marketplace. Menjadikan pengadaan lebih inklusif, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, memanfaatkan marketplace dalam PBJB, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PBJB,” jelasnya.
Untuk bisa belanja dengan mudah dan cepat ini lanjutnya Roni Dwi Susanto, LKPP menggandeng sedikitnya 12 aplikiasi online sebagai mitra diantaranya gojek, grab, balimall, shopee, buka pengadaan, klikMRO.com, blibli, digitalimaji.com, kartara, bhineka, mbizmarket.
“Manfaat yang didapat melalui sistem belanja langsung yang sudah established seperti belanja melalui marketplace. Yakni Lebih mudah dan cepat dalam pengadaan barang dan jasa, lebih menghemat sumber daya termasuk efisiensi anggaran dan lebih transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPK RI, Firli Bahuri berharap belanja langsung dengan menggunakan aplikasi diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi di dalam pengadaan barang.
“Saya harap Pemerintah dapat memanfaatkan program bela dalam mendukung mencegah korupsi di pengadaan serta lebih mudah dan transparan,” katanya.
Sementara, dibincangi usai menghadiri acara tersebut Gubernur Herman Deru menyambut baik terobosan yang sudah diterapkan oleh LKPP dan KPK RI. Bahkan dia yakin adanya aplikasi pengadaan seperti itu efektif dalam pencegahan korupsi pengadaan.
“Terima kasih kepada LKPP dan KPK yang sudah menerapkan terobosan ini dengan menawarkan belanja langsung pengadaan. Ini luar biasa tidak terbayangkan sebelumnya,” ucapnya.
Menurutnya dalam aplikasi tersebut akan memudahkan pembeli karena terdapat beberapa komoditas yang bisa dibeli namun untuk penggunaanya harus memiliki beberapa syarat.
“Jadi apapun komoditas yang kita beli akan langsung ada dalam aplikasi. Cuma tadi ada syarat- syaratnya seperti harus punya akun kredit/ kartu kredit pemerintah untuk membayarnya karena tidak bisa pakai pribadi,” ungkapnya.
Dengan adanya aplikasi ini Herman Deru menilai selain transparan juga dapat memudahkan para Satuan Kerja (Satker) untuk belanja sesuai yang di butuhkan secara cepat.
“Jadi ini memudahkan para Satker untuk berbelanja khususnya barang-barang yang dibutuhkan secara instan. Apalagi tadi sudah ada toko onlinenya sehinga lebih mudah dan cepat,” tandasnya.
(Ril)
