SEKAYU – Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi mewakili Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin selaku Ketua Umum Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) menghadiri Launching Kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis
Ekologi (TAKE) Siak Hijau dan Peluncuran Media Website Siak Hijau Kabupaten Siak secara virtual, di Rumah Dinas Wakil Bupati Muba, Kamis (28/1/2021).

Dalam kesempatan ini Wabup Muba yang juga Ketua Program Bidang Komunikasi dan Informasi LTKL mengucapkan selamat kepada Kabupaten Siak karena telah menjadi yang pertama melaunching TAKE dan Website Siak Hijau sebagai sistem Informatika. Serta juga menjadi yang pertama dalam anggota LTKL, dimana Kabupaten Siak adalah Sekjen LTKL.

“Mudah-mudahan ini cepat menular. Saat ini dalam persiapan juga Kabupaten Anggota LTKL akan mengikuti langkah yang sama seperti Muba, Sigi dan Sanggau,” ujar Beni.

Ia berharap Kabupaten Siak kedepan membantu daerah lain, terutama anggota LTKL untuk menjalankan TAKE yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

“Kebijakan ini perlu kita gencarkan promosinya karena ini inisiatif baik,” ucapnya.

Sementara Bupati Siak H Alfedri MSi menyampaikan skema insentif fiskal berbasis ekologi atau TAKE, adalah sebagai bentuk dukungan finansial yang diberikan kepada pemerintah kampung yang memiliki kinerja baik dalam hal pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan ekonomi juga kesejahteraan masyarakat

“Skema insentif ini dikembangkan dengan cara melakukan reformasi dan reformulasi pengalokasian dana desa dengan menambahkan indikator kinerja yang sudah dimulai tahun 2021 ini,” paparnya.

Lanjut Bupati Siak, melalui kebijakan itu, diharapkan peningkatan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup akan terus digelorakan sehingga mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di kampung-kampung.

“Oleh karena itu Kabupaten Siak menyatakan diri untuk terbuka, siapapun yang mau berkolaborasi dalam rangka mencapai Siak Kabupaten Hijau melalui pengembangan program ditingkat kampung,” pungkasnya.

Launching TAKE Siak Hijau ini turut diikuti Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Joko Tri Haryanto dan Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa Pedesaan Kamentrian Desa dan Transmigrasi Anastutik Wiryaningsih.

(Rel/HK)